Letjen Agum Gumelar: “Sanksi yang Dijatuhkan Pangab Sangat Berat”

 

Edisi 26/03 – 29/Agustus/1998 Setelah bintangnya melejit tak terbendung, akhirnya Letnan Jenderal Prabowo harus mengakhiri kariernya sebagai militer dalam usia 47 tahun. Jauh dari usia pensiun seorang perwira tinggi, yakni 55 tahun. Rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo, merekomendasikan kepada Pangab agar jenderal bintang tiga itu diberhentikan dari dinas aktif militer.

 

Menurut Letjen Agum Gumelar, yang juga anggota DKP, Prabowo dinilai telah melakukan kegiatan di luar kewenangannya. “Perintah melakukan bawah kendali operasi (BKO) ternyata tidak ada. Dan Prabowo melakukannya di luar kewenangannya,” ujar jenderal bintang tiga yang kini menjabat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu. Jika di kemudian hari terbukti ada tindak pidana, tutur mantan Pangdam Wirabuana ini, maka Prabowo bisa dibawa ke mahkamah militer.

Berikut petikan wawancara Hani Pudjiarti dan Ali Nur Yasin dari TEMPO Interaktif dengan alumnus Akademi Militer Nasional Tahun 1968 ini, di ruang kerjanya, di seputar Kebonsirih, Jakarta, Kamis, 28 Agustus lalu.


Apa langkah DKP selanjutnya setelah Prabowo diberhentikan?

Tugas DKP hanya melakukan pemeriksaan kepada perwira-perwira yang terperiksa atas perintah Pangab. Tujuannya untuk melihat sejauh mana kode etik perwira dilanggar oleh perwira bersangkutan. Jadi, tugas DKP bukan untuk mengadili mereka. Begitu pula dengan mengajukannya ke mahkamah militer, itu bukan tugas DKP.

Mengapa rekomendasi DKP kepada Pangab hanya sebatas pemberhentian Prabowo?

Keberadaan DKP sifatnya tertutup dan hanya untuk mengenakan sanksi administrasi saja. Hasilnya pun bukan untuk diketahui oleh umum. Begitu pula dengan rekomendasi yang diberikan kepada Pangab. Itu juga tertutup. Jadi, adanya tuntutan masyarakat kepada DKP mengenai sanksi selanjutnya, tidak relevan. Tapi, keinginan masyarakat itu ada gunanya bagi Pangab untuk menentukan keputusan selanjutnya.

Bila ada dugaan yang kuat Prabowo melakukan tindak pidana, maka Pangab berhak mengatakan ada prosesnya. Jika Puspom ABRI sebagai penyidik mampu membuktikan adanya tindak pidana, ya harus diajukan ke mahkamah militer.

Bagaimana persisnya bunyi BKO yang diberikan kepada Prabowo?

Dalam istilah militer, biasanya Panglima Kodam sering mengeluarkan BKO kepada Kopassus. Artinya, Kopassus harus melaksanakan tugas yang diperintahkan Kodam. Jika perintah itu menyimpang dalam pelaksanaan di lapangan, maka itu berarti di luar kewenangan.

Hasil pemeriksaan DKP, tidak ada BKO yang diberikan Pangab. Namun, Prabowo mengakui, bahwa dirinya telah salah menganalisis BKO. Kenyataannya BKO itu tidak ada. DKP menemukan, telah terjadi penyimpangan integritas pada Prabowo, di mana ia melakukan langkah di luar kewenangannya tanpa mendapatkan perintah.

Bukankah tindakan Prabowo selaku Danjen Kopassus merupakan tanggung jawab Pangab?

Idealnya, dalam operasionalnya, Kopassus menerima BKO langsung dari Pangab. Tapi dalam kasus ini Prabowo melakukan tindakan di luar kewenangannya.

Mengapa DKP tidak merekomendasikan Prabowo ke mahkamah militer?

DKP hanya melihat sebatas kode etik perwira, sifat, tabiat, dan tindakan yang melampaui wewenang. Masalah diajukan ke mahkamah militer, itu akan dibuktikan nanti.

Dari hasil DKP, Prabowo mengaku telah menculik sembilan aktivis. Bagaimana dengan 14 orang lainnya yang masih belum diketemukan?

Kami masih menunggu penyidikan selanjutanya. Masalah ini tidak bisa diputuskan begitu saja.

Apakah nasib 14 aktivis lainnya menjadi tanggung jawab Prabowo, atau ada perwira lain yang harus bertanggung jawab?

Tergantung hasil penyidikan Dan Puspom ABRI. Kami tidak bisa begitu saja terburu-buru menunjuk Prabowo sebelum ada fakta dan buktinya. Semuanya masih bergantung kepada penyidikan.

Apakah keberadaan aktivis yang belum pulang juga dilimpahkan kepada Kopassus sebagai pihak yang melakukan penculikan?

Hal itu tergantung kepada hasil penyidikan yang sekarang tengah dilakukan atas 10 anggota.

Saat ini semua pihak, khususnya masyarakat, menunggu apa langkah ABRI selanjutnya atas kasus ini…

Kalau menurut saya, yang ditunggu oleh masyarakat sekarang adalah hasil setelah DKP. Perlu diketahui, bahwa sanksi yang dijatuhkan Pangab, bagi seorang perwira sangat berat. Apalagi untuk seorang perwira tinggi yang diberhentikan seperti itu. Dalam militer, komandan berwenang memberikan tindakan tanpa melalui proses pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan seorang anak buah.

Apakah pengusutan kasus Prabowo hanya berhenti pada tingkat dirinya sebagai Danjen Kopassus saja. Bagaimana dengan Pangab dan Presiden sebagai Pangti?

Pemeriksaan sampai tingkat atasan Prabowo bisa terjadi, kalau ia melakukannya atas dasar perintah. Tapi, kita tidak mendapatkan bahwa itu atas perintah Pangab atau Pangti.

 

 

 

 

http://tempo.co.id/ang/min/03/26/nas1.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s