Diky Chandra, Mundurpun Dipermasalahkan


Diky CandraDiky Candra

Sungguh mengagetkan. Pada hari pertama kerja usai cuti panjang Idulfitri Diky Candra mantan pemain sinetron yang terpilih sebagai wakil bupati Garut, Jawa Barat pada tahun 2008 (masa bakti 2009-2014)  mengajukan pengunduran diri.

Alasannya? Diduga ada konflik intern antara Bupati Garut, Aceng Fikri dan Diky Candra selaku wakil Bupati. Konflik intern yang berkepanjangan. Mulai dari perbedaan gaya kepemimpinan hingga minimnya komunikasi yang menyebabkan tidak adanya sinkronisasi. Tapi penyebab  paling fatal adalah karena tanpa ba bi bu , tiba-tiba Aceng Fikri dilantik sebagai pengurus DPD Partai Golkar Jabar. Padahal jelas-jelas kedua pasangan ini dipilih melalui jalur independen sehingga Aceng dianggap mengkhianati Diky dan 535.289 warga Garut yang mempercayakan kepemimpinan kabupaten Garut kepada mereka.

Aceng juga terindikasi korupsi dana bencana alam sewaktu masih aktif sebagai anggota LSM sehingga tidak berlebihan apabila berulangkali menuai demo. Naasnya Diky  sebagai wakil bupati ikut dituntut mundur. Demo terakhir menjelang bulan Ramadhan adalah pada Senin, 25 Juli 2011 ketika ribuan orang dari berbagai LSM dan organisasi kepemudaan menuntut Bupati Aceng Fikri dan wakilnya mundurkarena selama 3 tahun menjabat dinilai gagal mengentaskan kemiskinan, tidak pernah memperhatikan kondisi infrastruktur pedesaan, terindikasi korupsi dana APBD, bantuan sosial DBH dan bencana alam.

Demo yang berlangsung tiga hari ini tidak berlebihan karena sewaktu kampanye pasangan Aceng Fikri-Diky Candra berjanji akan mengundurkan diri apabila dalam jangka waktu setahun tidak mampu membawa kemajuan bagi kabupaten Garut.

Permohonan mundurnya Diky jelas berkorelasi dengan tuntutan masyarakat dan janji yang tidak sanggup dipenuhinya. Ibarat maju kena mundur kena, posisi Diky menjadi dilematis. Karena itu dia sudah melayangkan surat pengunduran diri ke DPRD Kabupaten Garut untuk diputuskan dalam sidang paripurna. Apabila disetujui pemberhentian tersebut akan diusulkan pimpinan DPRD kepada Presiden melalui gubernur Jawa Barat.

Mekanisme pengunduran diri seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah memang  diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah berhenti karena :

1.     Meninggal dunia

2.    Permintaan sendiri

3.    Diberhentikan.

Walau mekanisme pengunduran diri tercantum dalam undang-undang, menurut pakar hukum tata Negara, Asep Warlan Yusuf masalahnya tidak sesedehana itu. Diky Candra tidak bisa mundur karena konflik internal. Harus ada alasan logis dan rasional yang dapat diterima masyarakat. Kalau tidak, Diky akan dianggap tidak serius dan tidak dewasa dalam mengemban amanah.

Mayoritas anggota DPRD dan gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan juga tidak merestui mudurnya Diky. Ahmad Heryawan memilih menjadi mediator agar kedua kepala daerah tersebut bisa kompak memajukan daerah Garut hingga masa bakti selesai tahun 2014.

Menyadari keputusannya untuk mundur ternyata tidak mudah, Diky hanya bisa berkata: “Abdi teu acan tiasa nyarios kumaha-kumaha (Saya tidak bisa berbicara apapun),” katanya mengawali pembicaraan dengan wartawan di Gedung Negara Pakuan Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Rabu (7/9/2011).

Lebih lanjut Diky mengemukakan bahwa dia mempunyai kelemahan  hingga harus tahu diri untuk mundur karena tidak ada alasan kuat untuk mempertahankan jabatannya. Walau demikian dia hanya akan mengundurkan diri apabila mendapat izin dari masyarakat karena masyarakatlah yang telah memilihnya.

Sebelum terpilih menjadi wakil Bupati, Diky Candra memang terkenal dekat dengan masyarakat Garut sehingga Diky mempunyai andil sangat besar dalam kemenangan pasangan tersebut. Diky juga banyak menolong seniman asal Jawa Barat, salah satunya adalah Sule yang kini marajai beberapa program televisi. Karena itu tidak mengherankan apabila politisi PDIP Rieke Dyah Pitaloka yang juga mantan artis sinetron asal Garut mengharapkan Diky untuk tidak mengundurkan diri.

“Dia punya konsep tentang Garut yang bagus. Menurut saya, ada kaitannya niat Diky Candra mundur dengan indikasi-indikasi tindakan korupsi atas laporan masyarakat Garut di sana. Ini yang seharusnya KPK terjun ke sana, mengungkap ada tidaknya indikasi korupsi,” papar Rieke.

Diky Candra menyadari setiap konsekuensi ketika mengajukan diri untuk mengemban amanah memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Garut. Jalannya tidak mudah dan berliku. Tetapi mungkin yang tidak dia prediksi adalah sepak terjang pasangannya akan membawa masalah bagi gerak langkahnya. Sehingga walau Diky Candra berlinang airmata mengharapkan pengertian tapi panggung pemerintahan bukanlah panggung sinetron yang adegannya dapat diubah dengan mudah sesuai keinginan produser atau sutradara.

Apakah Diky Candra harus bertindak sesuai gentleman’s agreement, tetap melangkah hingga masa akhir jabatannya ?  Atau mundur dan dianggap pecundang? Hanya Diky yang bisa mengkalkulasi seberapa banyak mudarat  dan  manfaatnya jika dia tetap mengemban amanah/ mengundurkan diri.  Karena seperti kita ketahui bersama lingkaran kerja pemerintahan daerah membawa aromanya tersendiri. **Maria Hardayanto**

Diky Chandra dan Bupati Garut, Aceng FikriDiky Chandra dan Bupati Garut, Aceng Fikri

sumber data :

    • Kompas.com
    • Tribun news.com
    • Inilahjabar.com
  • Pikiran Rakyat

sumber foto : disini dan disini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s